Rakorsus Penegakan Hukum Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19, Mendagri Sebut Rawan Pengumpulan Massa pada Tahapan Pilkada

Rakorsus Penegakan Hukum Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19, Mendagri Sebut Rawan Pengumpulan Massa pada Tahapan Pilkada
Bupati Giri Prasta bersama Wabup Suiasa, Ketua DPRD Putu Parwata, beserta Forkopimda, KPU dan Bawaslu Badung saat mengikuti Rakorsus melalui Vidcon dari Puspem Badung, Jumat (18/9). Foto Humas Badung.

KEMBARA.ID, BADUNG-Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 melalui Video Conference (Vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. 

Salah satu narasumber yakni Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, bahwa rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting.

Karena ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan Paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon.

Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

Baca Juga:   Selly Mantra Bantu Lansia di Denpasar, Serahkan Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, dan Tongkat