Puluhan Tahun Ngambang, Gubernur Koster Sudahi Konflik Agraria Desa Sumberklampok dengan Mufakat

Puluhan Tahun Ngambang, Gubernur Koster Sudahi Konflik Agraria Desa Sumberklampok dengan Mufakat
Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali dengan Tim 9 Desa Sumberklampok oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11). Foto ist

KEMBARA.ID, DENPASAR- Harapan 900 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, untuk menyudahi permasalahan agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun dan memiliki legalitas yang sah atas tanah yang ditempati berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), akhirnya bisa segera terwujud dan berakhir dan suka cita.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali dengan Tim 9 Desa Sumberklampok oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima media ini, dibawah kepemimpinan Gubernur Koster, konflik agraria yang kerap menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat setempat akhirnya terselesaikan dengan kata mufakat.

Masyarakat akhirnya menyetujui poin – poin yang ditawarkan pihak Pemprov Bali, yang tentunya mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat Sumberklampok.

Hal ini menurut Gubernur Koster sebagai upaya Pemprov Bali dalam mewujudkan kepastian hak dan kepastian hukum masyarakat.

“Sudah terlalu lama masyarakat Sumberklampok menunggu penyelesaian permasalahan ini, guna mendapatkan kejelasan hak mereka. Dan ini wujud komitmen saya sejak lama untuk menyelesaikannya, agar kedua belah pihak baik Pemorov Bali maupun warga disana mendapatkan kepastian hukum, ” tegas Gubernur Koster sembari menceritakan langkah yang diambil sudah berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen, mempelajari sejarah keberadaan warga setempat, dan tak lepas dari hasil koordinasi bersama stake holder terkait seperti DPRD Provinsi Bali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, serta jajaran Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng.

Baca Juga:   Bali Belum Terapkan PSBB, Gubernur Koster: Transmisi Lokal Cuma 25 Orang