PKM Denpasar Mulai Berlaku, Ini Info Lengkap dan Sanksi-sanksi

  • Bagikan
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar, Dewa Rai.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar, Dewa Rai.
KEMBARA.ID,DENPASAR- Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Denpasar mulai berlaku hari, Jumat (15/5/2020) hingga 30 Mei mendatang. Warga di Kota Denpasar diharapkan tidak keluar untuk sementara waktu jika tak ada keperluan penting.

Di sisi lain, roda perekonomian di Denpasar tetap berjalan, sesuai protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19. Hal ini termasuk poin penting yang diawasi ketat dalam PKM.

“PKM ini membatasi kegiatan masyarakat, jadi kegiatan masyarakat yang dibatasi, contoh keluar rumah, yang tidak perlu jangan keluar rumah dulu. Dari sisi perekonomian tetap berjalan dengan merujuk protokol kesehatan,” kata Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, I Made Toya, Senin (11/5/2020).

Toya mengatakan, PKM memang tidak sama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku dibeberapa kota besar. Karena penerapan PKM tak dilakukan penutupan, karena hanya pembatasan. Pembatasan ini sebenarnya telah berjalan selama ini, mulai dari belajar di rumah, bekerja di rumah, dan PKM ini dikuatkan dalam bentuk regulasi berupa Perwali untuk lebih tegas.

Ia menjelaskan, Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan diundangkan 15 Mei 2020. Terdapat sembilan bab dan 20 pasal yang termuat dalam Perwali, yang mengatur penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, hingga sanksi.

Menurut Toya, pada tahap awal, PKM Denpasar mulai 15 Mei – 30 Mei 2020, akan dilakukan sosialisasi menyeluruh mulai dari penyiapan buku saku sampai penyamaan persepsi.

Nantinya jika sosialisasi Perwali ini sudah menyentuh angka 50 – 60 persen maka akan dilanjutkan pada fase berikutnya. Tahap lanjutan PKM, 31 Mei – 14 Juni 2020.

Untuk itu, pihak kepolisian akan mengawal PKM ini dan membentuk sejumlah posko yakni 8 pos di tahap awal:

  1. Pos Induk Uma anyar
  2. Pos 2 A Yani
  3. Pos 3 Mahendradata
  4. Pos 4 Imam Bonjol
  5. Pos 5 Kebo iwa
  6. Pos 6 Biaung
  7. Pos 7 Penatih
  8. Pos 8 Pesanggaran
Peran Desa Adat
  • Bagikan