PKM Denpasar Mulai Berlaku, Ini Info Lengkap dan Sanksi-sanksi

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar, Dewa Rai.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar, Dewa Rai.

KEMBARA.ID,DENPASAR- Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Denpasar mulai berlaku hari, Jumat (15/5/2020) hingga 30 Mei mendatang. Warga di Kota Denpasar diharapkan tidak keluar untuk sementara waktu jika tak ada keperluan penting.

Di sisi lain, roda perekonomian di Denpasar tetap berjalan, sesuai protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19. Hal ini termasuk poin penting yang diawasi ketat dalam PKM.

“PKM ini membatasi kegiatan masyarakat, jadi kegiatan masyarakat yang dibatasi, contoh keluar rumah, yang tidak perlu jangan keluar rumah dulu. Dari sisi perekonomian tetap berjalan dengan merujuk protokol kesehatan,” kata Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, I Made Toya, Senin (11/5/2020).

Toya mengatakan, PKM memang tidak sama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku dibeberapa kota besar. Karena penerapan PKM tak dilakukan penutupan, karena hanya pembatasan. Pembatasan ini sebenarnya telah berjalan selama ini, mulai dari belajar di rumah, bekerja di rumah, dan PKM ini dikuatkan dalam bentuk regulasi berupa Perwali untuk lebih tegas.

Ia menjelaskan, Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan diundangkan 15 Mei 2020. Terdapat sembilan bab dan 20 pasal yang termuat dalam Perwali,
yang mengatur penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, hingga sanksi.

Menurut Toya, pada tahap awal, PKM Denpasar mulai 15 Mei – 30 Mei 2020, akan dilakukan sosialisasi menyeluruh mulai dari penyiapan buku saku sampai penyamaan persepsi.

Nantinya jika sosialisasi Perwali ini sudah menyentuh angka 50 – 60 persen maka akan dilanjutkan pada fase berikutnya. Tahap lanjutan PKM, 31 Mei – 14 Juni 2020.

Baca Juga:   Sosok Lesmin Waker, Komandan Pasukan KKB, Tangan Kanan Lekagak Telenggen


Untuk itu, pihak kepolisian akan mengawal PKM ini dan membentuk sejumlah posko yakni 8 pos di tahap awal:

  1. Pos Induk Uma anyar
  2. Pos 2 A Yani
  3. Pos 3 Mahendradata
  4. Pos 4 Imam Bonjol
  5. Pos 5 Kebo iwa
  6. Pos 6 Biaung
  7. Pos 7 Penatih
  8. Pos 8 Pesanggaran

Peran Desa Adat

Desa adat di Kota Denpasar akan beperan penting dalam PKM. Mereka akan mendata semua warga disetiap lingkungan, serta mengawasi setiap pergerakan keluar -masuk warganya.


Plt. Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Ni Komang Lestari Kusuma Dewi , Rabu (13/5/2020) mengatakan terkait pelaksanaan PKM ini nantinya desa adat, akan melakukan pendataan penduduk termasuk Warga Negara Asing dan Ekspatriat yang ada di wilayahnya masing-masing.

Berikut beberapa cara kinerja desa adat saat pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan Covid-19, yakni pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, , pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya, pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar (belanja dari rumah), pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat.

Jika ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti perilaku hidup bersih.


Juga ada pembatasan belanja di pasar rakyat dan usaha perniagaan umum lainnya dengan mengutamakan belanja dari rumah secara online.

Jam operasional kegiatan usaha dibatasi sampai Pukul 21.00 Wita dan ikut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang.

Pelaku usaha/pedagang untuk melaksanakan protokol berdagang/berniaga juga memakai pelindung wajah/face shields, memakai masker dan sarung tangan karet/hand scoon, mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 sampai 2 meter.

Baca Juga:   Putu Sri Tewas di Jalanan Denpasar-Gilimanuk, Darah Keluar dari Mulut Korban

Plt. Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Ni Komang Lestari Kusuma Dewi, juga menjelasakan, khusus bagi pelaku usaha perniagaan penyediaan usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diharuskan untuk mengatur posisi tempat duduk pengunjung dengan jarak minimal 2 meter . Atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung.

Dia menambahkan, serta melakukan jeda usaha setiap dua jam sekali selama 10 menit dalam waktu jam operasional untuk membuka ventilasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada meja dan kursi pada waktu buka dan tutup usaha.