Pilkada Serentak, Dewan Pers Imbau KPU Kerjasama dengan Media Berbadan Hukum

  • Bagikan
Pilkada Serentak, Dewan Pers Imbau KPU Kerjasama dengan Media Berbadan Hukum
Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja saat bertemu Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Ch Bangun di Denpasar.
KEMBARA.ID, BADUNG – Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyatakan, media digital atau media online, saat ini memiliki hak yang sama dalam menyiarkan pemberitaan terkait Pemilu.

Menurutnya, di Peraturan KPU telah disebutkan secara jelas, bahwa kerjasama dilakukan dengan media cetak, media penyiaran dan media digital.

“Jadi waktu dibikin peraturan itu, saya minta diubah judulnya, supaya media siber disebut dengan jelas,” kata Hendry ditemui di Bandara Ngurah Rai Bali, Jumat, 21 Agustus 2020.

“Sehingga nanti, KPUD tahu mereka bisa beriklan di media digital. Dulu karena tidak disebut, mereka takut,” tambahnya.

Hal itu sejalan dengan perbaikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga:

KPU Jembrana – SMSI Bali Sepakat Wujudkan Pilkada Bermartabat

Tak Main-main, Langkah Tegas Kapolda Bali Terkait Video Pemerasan Turis Jepang oleh Oknum Polisi

Lagi, Bayi Meninggal Gara-gara Prosedur Rapid Test, Nama Bayi Made Arsya Prasetya Tinggal Kenangan

Bayi Meninggal di RS Ari Canti Ubud, Ibunda Ungkap Fakta-fakta Memilukan Jelang Kelahiran Bayinya

Tujuan dari kerjasama itu, ditambahkan Hendry, agar Pilkada berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

Selain itu, media juga berperan dalam mensosialisasikan figur-figur calon pemimpin yang akan dipilihnya. Sehingga masyarakat akan menentukan pilihannya secara sadar dan tanpa tekanan.

“Tugas media itu memang memberitahu kepada publik, calon ini reputasinya seperti apa, kita tidak berpihak, tapi itu tugas utama media dalam kaitan dengan Pilkada,” jelasnya.

Hanya saja, Hendry mengingatkan, media tidak boleh berpihak atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pemilu.

Namun, untuk penayangan pemberitaan promotif dari figur paslon tetap boleh dilakukan, dengan tetap menyebutkan kategori konten berbayar itu.

“Jadi kita juga jangan menjadi bagian dari timses seseorang, tidak boleh itu.

  • Bagikan