Perubahan APBD TA 2020 Disepakati, Bupati Badung Giri Prasta: Belanja Daerah Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat

  • Bagikan
Perubahan APBD TA 2020 Disepakati, Bupati Badung Giri Prasta: Belanja Daerah Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat
Bupati Badung Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa bersama pimpinan DPRD saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Puspem Badung, Selasa (25/8). FOTO Humas Badung.
KEMBARA.ID,BADUNG-Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif, akhirnya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Badung yang terdiri dari

Ketua DPRD Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta menandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,

pada rapat paripurna lanjutan dengan agenda pokok pengambilan keputusan KUPA-PPAS, di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Selasa (25/8).

Penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa daan Sekwan IGA Made Wardika. 

Baca juga:

Bupati Giri Prasta Terima Kunjungan Putri Wapres Siti Ma’rifah

Bayi Meninggal di RS Ari Canti Ubud, Ibunda Ungkap Fakta-fakta Memilukan Jelang Kelahiran Bayinya

Tak Main-main, Langkah Tegas Kapolda Bali Terkait Video Pemerasan Turis Jepang oleh Oknum Polisi

Bupati Giri Prasta menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Badung, yang telah melakukan pembahasan secara intensif, baik melalui rapat kerja internal maupun rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dikatakan penandatanganan persetujuan terhadap ketiga dokumen anggaran tersebut hendaknya jangan dipandang sebagai acara formalitas semata-mata, melainkan diartikan sebagai suatu wujud akuntabilitas bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah kepada publik sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama.

“Saya menyadari bahwa selama kita melakukan pembahasan bersama terhadap ketiga dokumen anggaran daerah tersebut, terjadi dinamika aspirasi dan persepsi yang dapat berimplikasi pada penyesuaian terhadap ketiga dokumen anggaran daerah yang telah dirancang sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, seluruh masukan yang telah disampaikan dewan, tentu akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

  • Bagikan