KEMBARA.ID, DENPASAR – Sidang Judicial Review MK dengan nomor perkara 102/PUU-XVIII/2020 kembali digelar Rabu (9/6/2021), sidang yang digelar secara daring di kantor Sari Law Office, Denpasar dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM.
Dalam sidang itu, Menteri Keuangan diwakili oleh Sekjen Menteri Keuangan, Heru Pambudi, dan dari DPR RI diwakili oleh Mukhamad Misbakhun.Diwawancara usai sidang, Kuasa Hukum BPR Lestari, I Made Sari, S.H., M.H., CLA selaku dari pihak pemohon menyatakan, pada prinsipnya pihak pemohon dalam hal ini BPR Lestari memohon agar hak dari BPR untuk dapat mengambil alih agunan kredit macet debitur nasabahnya dapat diperlakukan sama dengan bank umum.
“Dan ternyata dari keterangan DPR dan Pemerintah, menerangkan dalam pokok perkara, bahwa memang tidak dilarang BPR untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya, baik melalui pelelangan umum maupun melalui penyerahan secara suka rela,” katanya kepada awak media.
Atas keterangan tersebut, kuasa pemohon merasa senang karena ternyata perbedaan perlakuan selama ini yang terjadi di Kantor Lelang; dengan keterangan DPR dan Pemerintah di depan majelis hakim, perbedaan perlakuan tersebut antara BPR dengan Bank Umum oleh Kantor Lelang tidak akan terjadi lagi.
“Terhadap jawaban yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi legal standing, kami serahkan kepada majelis hakim untuk memutus seadil-adilnya, disamping kita menunggu keterangan dari Bank Indonesia dan OJK dalam sidang yang akan datang,” kata Kuasa Hukum BPR Lestari.
Sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada 29 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.(*)
