Giri Prasta: Kalau Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Ya Harus Ditanggung Kebutuhannya!

  • Bagikan
Giri Prasta: Kalau Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Ya Harus Ditanggung Kebutuhannya!
Giri Prasta Kritik PKM Denpasar. (IST/INSTAGRAM)
KEMBARA.ID, BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, berkomentar alasannya tak menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kabupaten Badung.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini, jika kegiatan masyarakat dibatasi, pemerintah harus menanggung kebutuhan warganya.

“Jadi begini, kami di Kabupaten Badung tidak melakukan PKM. PKM itu pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca juga: Walikota Denpasar Rai Mantra Angkat Bicara Terkait Bantuan Tunai dan Sembako

Baca juga: Panit Reskrim Ipda Ngurah Astawa Ditikam Saat Beri Tembakan Peringatan

Kalau misalnya terjadi pembatasan kegiatan masyarakat, berarti kegiatan masyarakat dibatasi, berarti kita harus menanggung semuanya,” kata Bupati Giri Prasta di sela penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian sosial di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Jumat (15/5/2020).

Pemerintah Kabupaten Badung tidak menerapkan PKM, justru pemerintah bekerja keras bersama Gugus Tugas Percepatan Penggulangan Covid-19 Badung agar warga sadar dan disiplin selama pandemi Covid-19.

“Kami tidak. di Kabupaten Badung cukup menyadarkan masyarakat,” tegas Giri Prasta.

Baca juga: Wanita Berambut Pirang Tidur di Jalanan Setelah Diturunkan dari Mobil, Tak Ada yang Mendekat

Baca juga: Buntut Permasalahan Adat, Ketut S Akhiri Hidup di Pohon Bambu

Menurut dia, hingga saat ini di kabupaten Badung, menerapkan gotong royong, gerak cepat, tepat sasaran dan tanggap darurat.

“Sampai sekarang, di Kabupaten Badung, kami sekarang ini terapkan yang, namanya gotong royong dan gerak cepat, tepat sasaran, dan tanggap darurat, itu sudah dilakukan di Badung,” ujar Giri Prasta.

Dia menambahkan, gerakan bersama ini sama halnya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Itu sudah ada undang – undang yang mengatur, bila mana peningkatan Covid-19 begitu drastis, masuk pada kriteria yang sudah diatur regulasi berdampak pada wilayah lain, ya ini masuk pada kategori PSBB, dan kami di Badung tidak,” jelas Giri Prasta.

Sementara itu, baru satu daerah di Provinsi Bali yang menerapkan PKM yaitu, Kota Denpasar.

  • Bagikan