Dihadapan Menkeu-BI- OJK RI, Gubernur Koster Perjuangkan Nasib Pelaku Pariwisata Bali

Dihadapan Menkeu-BI- OJK RI, Gubernur Koster Perjuangkan Nasib Pelaku Pariwisata Bali
Gubernur Bali I Wayan Koster. Foto ist

KEMBARA.ID, BADUNG- Gubernur Bali Wayan Koster meminta kebijakan spesifik dan spasial dalam upaya pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19, khususnya pada sektor pariwisata.

“Sebagai destinasi wisata dunia, pelaku pariwisata Bali paling besar terdampak (pandemi Covid-19, red).

“Untuk itu saya kira akan bijak jika pemerintah pusat dan DPR ada kebijakan spesifik untuk Bali,” kata Gubernur Koster pada acara “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional – Temu Stakeholders” di Avurpa Kempinski Bali, Nusa Dua, pada Jumat 9 April 2021 sore.

Gubernur Koster juga mengharapkan semua pemangku kebijakan di RI, jangan serasa ‘habis manis sepah dibuang’ dalam menangani dampak-dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang dalam di Bali.

“Kalau situasi normal, besar sekali kontribusi Bali untuk devisa dari sektor pariwisata. Namun sekarang stuck, dengan kontraksi ekonomi yang mungkin paling parah sepanjang sejarah,” terang pria kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

“(Untuk,red) Pelaku wisata sangat berat. Banyak yang di PHK, dirumahkan, tidak mampu bayar gaji, bahkan ada yang tidak operasional. Saya bersyukur masyarakat Bali pelaku wisata masih sabar, tapi kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat kondisi normal medio 2019 lalu, sebanyak 6,3 juta wisataman mancanegara (Wisman) datang ke Bali yang setara 39 persen dari jumlah total wisman nasional.

Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 29 persen dari total devisa sektor pariwisata Indonesia.

“Belum lagi untuk wisdom (wisatawan domestik, red), di mana ada 10 ,5 juta orang datang ke Bali. Jadi Ekonomi sangat tergantung pariwisata, dan jika normal pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional,” sebutnya.

Baca Juga:   KKB Papua Kembali Berulah, 5 Warga Sipil Ditembak Mati di Yahukimo, Termasuk Kepala Suku