Berjualan di Traffic Light, Dua Pedagang Kaki Lima Disidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Ini Besaran Denda yang Harus Dibayar

  • Bagikan
Berjualan di Traffic Light, Dua Pedagang Kaki Lima Disidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Ini Besaran Denda yang Harus Dibayar
Hakim Gede Putra Astawa. SH., MH didampingi Panitera Ni Putu Laria Dewi. SH menjatuhkan hukuman denda sebanyak 200 ribu kepada 2 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Perda Ketertiban Umum karena berjualan di trafic light perempatan Jl. Gunung Agung dan Jl. Mahendra Data. FOTO Humas Denpasar.
KEMBARA.ID,DENPASAR-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali  menggelar sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap para pelanggar Perda Ketertiban Umum, Jumat (7/8/2020).

Sidang Tipiring yang dipimpin Hakim Gede Putra Astawa. SH., MH  didampingi  Panitera  Ni Putu Laria Dewi. SH menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 200 ribu kepada dua orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Perda Ketertiban Umum karena berjualan di traffic light perempatan Jl. Gunung Agung dan Jl. Mahendra Data.

Hal ini disampikan Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga saat ditemui usai persidangan.

Lebih lanjut Sayoga mengatakan, dalam menghadapi situasi pandemi Covid 19 pelaksanaan Sidang Tipiring ini tetap harus dilaksanakan kepada pelanggar Perda.

Baca juga:

Update Covid-19 Di Denpasar 8 Agustus, Hanya Bertambah Delapan Kasus Positif di Empat Desa/Kelurahan ini

Pilkada Badung 2020: KPU Minta Rekomendasi SMSI Bali untuk Sosialiasi lewat Media Online

Tragis, Kata-kata ini ‘Bakar’ Amarah Sang Dosen, Nyawa Perawat Intan Melayang di Jalanan

Sebagai upaya atau untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menciptakan ketertiban di Kota Denpasar.

Semestinya ditengah pandemi Covid 19 masyarakat selain mematuhi protokol kesehatan juga tetap mematahui Perda yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Kota Denpasar tetap aman, nyaman dan bersih.

Dalam pandemi Covid 19 pihaknya menyadari banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan namun bukan berarti mereka bebas berjualan dimana pun yang di inginkan.

Karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat atau lapak untuk masyarakat yang ingin berjualan di pasar pasar rakyat.

“Bagi yang ingin berjualan jangan sembarangan karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat,” jelas Sayoga.

Sayoga mengaku sidang tipiring bagi pelanggar perda akan terus di lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, sekaligus memberikan efek jera dan sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat.

  • Bagikan